Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Kasi Infokim Kantor Imigrasi Singkawang, Sarwono mengatakan, sistem penerbitan Paspor dengan konsep pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Dirjen Imigrasi telah diapresiasi oleh masyarakat umum karena dinilai telah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sistem penerbitan Paspor selain mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, harus juga memperhatikan unsur Security.

Sehingga Kepala Kantor Imigrasi sebagai pucuk pimpinan pada satuan kerja yang melakukan penerbitan Paspor, dituntut secara proaktif melakukan pengawasan dalam tahapan proses penerbitan Paspor.

“Pengawasan tersebut bertujuan untuk peningkatan kewaspadaan agar Paspor yang diterbitkan dapat sesuai dengan fungsinya, tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan yang melawan hukum seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia,” ujarnya, Kamis (28/9/2017).

Peningkatan kewaspadaan tersebut, menurutnya, sejalan dengan amanat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

“Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia,” tuturnya.

Sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2017/09/28/sistem-penertiban-paspor-cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang

Penulis: Try Juliansyah

Editor: Dhita Mutiasari

Sumber: Tribun Pontianak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *